Kompas 20-Feb-08: DPR Lanjutkan Interpelasi

DPR Lanjutkan Interpelasi

Lapindo Tidak Akan Lepas Tanggung Jawab

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN / Kompas Images

Warga korban lumpur menyingkirkan batu dan kayu yang memblokir rel kereta api, setelah polisi meminta mereka membubarkan aksi pemblokiran di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (19/2) malam. Pemblokiran yang berlangsung sekitar 12 jam berakhir setelah ratusan polisi dikerahkan untuk meminta warga menghentikan aksi yang melumpuhkan arus transportasi di Jawa Timur.

Rabu, 20 Februari 2008 | 02:10 WIB

Jakarta, Kompas - Rapat paripurna DPR, Selasa (19/2), memutuskan untuk melanjutkan interpelasi dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo dan menolak laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau TP2LS.

Rapat paripurna berlangsung sekitar dua jam dan diwarnai dua kali skorsing yang diisi lobi-lobi, serta beberapa kali interupsi. Interupsi berisi permintaan agar laporan TP2LS dibagikan kepada anggota dewan, sebelum Wakil Ketua TP2LS Tjahjo Kumolo membacakan laporan TP2LS.

Sorotan keras diungkapkan sejumlah anggota DPR, antara lain dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi, yang menyebut laporan tim lebih memihak pemerintah dan Lapindo Brantas Inc.

Beberapa anggota DPR juga mempersoalkan integritas para ahli yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Nama-nama yang diundang merupakan nama yang selama ini dikutip dalam iklan-iklan Lapindo. ”Kenapa ahli yang memegang data real time proses pengeboran yang punya informasi seputar pemenuhan prosedur operasi justru tidak diundang?” kata anggota Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

Sebagian besar penanggap laporan menilai laporan disusun dangkal, tidak komprehensif dan memihak. Isi laporan dinilai seperti baru dikerjakan dalam hitungan hari, bukan bulan.

Setelah hampir satu jam tanggapan anggota bermunculan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, yang juga Ketua TP2LS, mengetok palu rapat menyetujui interpelasi. Keputusan itu mengundang perdebatan anggota DPR yang hadir, karena menilai diketok terlalu cepat.

Kepada wartawan, seusai rapat, Soetardjo memberi keterangan berbeda, bahwa rapat memutuskan masa kerja TP2LS diperpanjang, bukan menyepakati interpelasi.

Menanggapi ketidakkonsistenan itu, empat anggota DPR dari empat fraksi yang mendukung interpelasi, mengatakan mereka akan mempersoalkannya. ”Ketok palu tadi memutuskan interpelasi, keputusan lain di luar keputusan rapat,” kata Ketua FKB Effendy Choirie, didampingi Djoko Susilo (FPAN), Suripto (FPKS), dan Permadi (PDIP).

Menurut Effendy, proses interpelasi sudah dapat dimulai dengan menyerahkannya pada Badan Musyawarah (Bamus), paling cepat hari Kamis besok

Tidak lepas tanggung jawab

Secara terpisah, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam mengatakan, apapun keputusan DPR, Lapindo akan tetap bertanggung jawab dan tetap konsisten terhadap Peraturan Presiden atau Perpres No 14 Tahun 2007.

”Anggapan yang keliru jika ditetapkan sebagai bencana, kemudian Lapindo lepas tanggung jawab. Kami akan tetap konsisten seperti yang selama ini kami lakukan,” kata Andi Darussalam.

Menurut Andi, kalaupun DPR menetapkan sebagai bencana, bukan berarti semua pengeluaran Lapindo akan diklaim kepada pemerintah. ”Kami tidak punya itikad buruk. Jika beritikad buruk, sudah sejak lama kami lari dari masalah. Namun hal ini tidak kami lakukan,” kata Andi.

Aji Wijaya selaku kuasa hukum Lapindo Brantas Inc mengatakan, terkait dengan semburan lumpur yang masih berlangsung dan menenggelamkan area di luar ketentuan area terdampak pada 22 Maret 2007 sesuai Perpres 14/2007, menjadi tanggung jawab pemerintah. Biaya masalah sosial di luar area terdampak itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yuniwati Teryana selaku Manajer Humas PT Lapindo saat itu mengatakan, pengeluaran Lapindo sampai Desember 2007 lalu sudah mencapai Rp 2,83 triliun.

Pengeluaran itu terbagi untuk penanganan sosial Rp 315 miliar, upaya penutupan sumber semburan Rp 873 miliar, penanganan permukaan Rp 789 miliar, serta realisasi jual-beli tanah dan bangunan Rp 854 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Drilling PT Energi Mega Persada Tbk Edi Sutriono, yang terlibat pengeboran di Porong hingga munculnya semburan lumpur panas itu, mengatakan, antara pengeboran dan munculnya semburan lumpur panas merupakan sistem yang terpisah. Tetapi, hal ini diakui memang bertentangan dengan opini masyarakat yang terbentuk selama ini yang menyatakan ada korelasi antara pengeboran dengan munculnya semburan lumpur panas tersebut.

”Sebelum meninggalkan lokasi, saya mengambil gambar foto rekahan tanah yang tidak mengeluarkan fluida baik berupa gas maupun cair. Foto itu saya ambil, sebelum meninggalkan lokasi,” kata Edi.

Rekahan tanah itu, menurut Edi, menjadi petunjuk adanya pergerakan tanah yang memicu munculnya semburan lumpur panas yang terpisah dengan kegiatan pengeboran yang serdang dilakukan.

Tutup Jalan Raya Porong

Dari Kabupaten Sidoarjo dilaporkan, ribuan korban lumpur Sidoarjo, Selasa memblokir jalan di kawasan Porong, Sidoarjo. Semua akses jalan termasuk alternatif dari Surabaya ke arah timur Jawa Timur atau sebaliknya tertutup. Akibatnya, transportasi maupun distribusi barang dari Surabaya ke arah timur Jawa Timur atau sebaliknya itu lumpuh.

Warga melakukan pemblokiran di empat titik yaitu Jalan Raya Porong, Jembatan Kali Porong, bekas jalan tol Porong-Gempol Kilometer 40, dan Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

. Pemblokiran itu merupakan ancaman warga lima desa di Sidoarjo yang menuntut wilayah desa mereka dimasukkan dalam peta area terdampak lumpur Lapindo, serta reaksi atas rencana semburan lumpur itu sebagai bencana.

Sekitar pukul 10.00 Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Adnas datang untuk bernegosiasi dengan warga agar mau membuka blokir sambil menunggu keputusan tentang status lumpur Lapindo yang saat itu sedang dibahas di rapat Paripurna DPR RI.

Aksi blokir itu menyebabkan aktivitas perekonomian di Jawa Timur terganggu, baik kegiatan ekspor, impor, sampai transportasi darat. Sebab jalur itu merupakan jlaur utama di Jatim. ”Kami rugi besar,” kata Ketua Gabungan Forwarders dan Ekspedisi Indonesia Jawa Timur, Azis Winanda. (DIK/ANA/HAR/GSA/NAW/ A13/BEE/ETA)