Kompas 8-Feb-08: Asumsi Harga Minyak Dinaikkan

Asumsi Harga Minyak Dinaikkan

Jumat, 8 Februari 2008 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Angka-angka asumsi APBN 2008 terus berubah. Hanya dalam rentang waktu tujuh hari, pemerintah kembali mengubah asumsi harga minyak dari 80 dollar AS menjadi 83 dollar AS per barrel. Dalam UU tentang APBN 2008 yang disahkan DPR, asumsi harga minyak 60 dollar AS per barrel.

Perubahan asumsi harga minyak itu diputuskan dalam rapat koordinasi di Departemen Keuangan, Rabu (6/2) malam.

Menurut Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Kardaya Warnika, kenaikan asumsi harga minyak disesuaikan dengan prediksi harga minyak dunia yang dikeluarkan Energy International Agency (EIA). EIA memperkirakan rata-rata harga minyak dunia 85 dollar AS per barrel.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan, perencanaan yang berubah-ubah dalam menetapkan asumsi ekonomi APBN 2008 membuat kredibilitas pemerintah menurun. Kredibilitas pemerintah dipertaruhkan melalui kepiawaiannya menetapkan asumsi ekonomi dalam APBN 2008.

Apalagi perubahan-perubahan itu dilakukan dalam rentang tidak terlalu lama. Pada APBN 2008 semula pemerintah menetapkan asumsi harga minyak 60 dollar AS per barrel. Selanjutnya, 30 Januari 2008, pemerintah mengajukan APBN Perubahan, yang antara lain mengubah asumsi harga minyak menjadi 80 dollar AS per barrel. Perubahan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Panitia Anggaran DPR. Kini, pemerintah ingin mengubah lagi asumsi harga minyak menjadi 83 dollar AS per barrel.

”Kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa asumsi 60 dollar AS per barrel tidak realistis. Dengan kondisi harga minyak saat ini, defisit anggaran bisa 2,3-2,5 persen terhadap PDB. Sekarang, perubahannya malah dilakukan setiap hari,” ujar Faisal, Kamis.

Menurut Faisal, pelaku bisnis tidak terpengaruh dengan perubahan asumsi harga minyak di APBN 2008 karena sejak beberapa bulan terakhir mereka sudah menggunakan basis harga minyak internasional.

”Begitu pun investor yang berencana masuk tidak akan terpengaruh dengan perubahan asumsi itu. Namun, kredibilitas pemerintah yang terkena dampaknya karena dalam perencanaannya tidak akurat,” ujarnya.

Pemerintah sebaiknya tidak terbelenggu oleh harga minyak yang berfluktuasi. Asumsi dalam APBN sebaiknya menerapkan angka yang tetap, dengan angka variabel yang bisa berubah-ubah.

Dengan demikian, menurut Faisal, pemerintah bisa mematok asumsi harga minyak dalam APBN 2008, misalnya 60 dollar AS per barrel. Jika harga riil di pasar internasional mencapai 80 dollar AS per barrel, selisihnya bisa dijadikan basis penerimaan migas yang ditabung.

”Jadi, windfall dari penjualan minyak jangan dihabiskan tahun ini juga. Selisihnya bisa disimpan untuk tahun depan, digunakan untuk menutup subsidi, jadi tidak perlu ada anggaran subsidi baru. Atau bisa digunakan sebagai dana cadangan untuk kondisi darurat di tahun ini juga,” kata Faisal.

Kartu kendali

Berubahnya patokan harga minyak akan memengaruhi perkiraan subsidi bahan bakar minyak. Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono, pemerintah berupaya menekan volume BBM bersubsidi di angka asumsi 35 juta kiloliter (kl). ”Kami sudah membuat beberapa skenario realisasi konsumsi BBM bila pemerintah tidak menerapkan kebijakan untuk membatasi pemakaian,” ujarnya.

BPH Migas menyiapkan pembatasan penggunaan premium dan minyak solar bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali (smart card).

Hitungan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi mencapai 37 juta kl jika program pembatasan hanya berhasil 75 persen, bahkan 39 juta kl jika program pembatasan hanya berhasil 50 persen.

Tubagus mengatakan, teknis pembatasan pemakaian premium dan solar bersubsidi terus dimatangkan. Ia mengakui sulit untuk menjatah pemakaian premium dan solar untuk tiap kendaraan. ”Beda jenis kendaraan, beda kebutuhannya. Prinsipnya, pemakaian di atas batas yang ditetapkan harus membeli BBM nonsubsidi. Pemakai kendaraan mewah tidak layak menggunakan BBM subsidi,” ujar Tubagus.

Tubagus optimistis pembatasan dengan kartu kendali bisa diterapkan pertengahan tahun 2008 di 2.500 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jawa dan Bali.

Menurut Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo, penerapan kartu kendali bahan bakar minyak bersubsidi terhadap inflasi tidak akan besar karena yang terkena hanya kendaraan pribadi dan rumah tangga menengah ke atas, sedangkan angkutan umum tidak.

”Ada efeknya terhadap inflasi, tetapi tidak besar. Pemilik kendaraan pribadi setiap bulan menerima subsidi Rp 700.000. Jadi, pembatasan harus dilaksanakan supaya adil,” katanya.

Realisasi konsumsi BBM 2007 mencapai 38,66 juta kl dari alokasi 36 juta kl. Tahun 2006, realisasi konsumsi BBM 37,4 juta kl dari alokasi 37,9 juta kl.

Subsidi pangan

Selain asumsi APBN yang berubah-ubah, Faisal juga menyoroti program stabilisasi harga pangan. Kebijakan pengamanan pangan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak memerhatikan stabilitas pangan jangka panjang.

Subsidi pangan yang ditetapkan sekitar Rp 25 triliun akan habis untuk menutupi kebutuhan sesaat.

Menurut Faisal, seharusnya dari dana subsidi itu, Rp 10 triliun untuk menstabilkan harga dalam jangka pendek, sisanya Rp 15 triliun untuk mendukung langkah pengamanan produksi.

”Itu perlu untuk membuat harga pangan benar-benar jinak. Langkah-langkah pengamanan jangka menengah dan panjang harus mendapatkan dukungan dari sekarang,” ujar Faisal.

Ada empat langkah pokok yang harus diperhatikan untuk mengamankan pangan. Pertama, mengamankan produksi, antara lain jagung, beras, dan kedelai.

Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, mengamankan mata rantai pemasaran karena jika tidak diamankan hanya akan menguntungkan pedagang. Keempat, memastikan infrastruktur pertanian terjamin.

”Dengan cara-cara itu, tahun depan tidak perlu ada subsidi pangan lagi sebab dari produk- si sendiri sudah aman,” kata Faisal. (DOT/OIN)

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=
.kompascetak.xml.2008.02.08.03100655&channel=2&mn=2&idx=2